Bank Indonesia dan Inflation Targeting

US Dollar Standard
June 14, 2013
Ketidakseimbangan Global Dan Defisit di Amerika
June 14, 2013
Show all

Bank Indonesia dan Inflation Targeting

Dias Satria

Inflasi dan tantangan besar BIPerdebatan Keuntungan dan kerugian implementasi IT Efektivitas Komunikasi publik dalam implementasi IT Koordinasi dan Tim KPI (Koordinasi Pengendali Inflasi) Fleksibilitas Nilai tukar dan IT3 Fondasi utamaKesimpulan

 

 

Pencapaian target inflasi yang rendah merupakan agenda besar yang saat ini sedang diemban oleh Bank Indonesia. Target ini tentunya tidak terlepas dari strategi kebijakan moneter baru yang saat ini sedang diimplementasikan oleh Bank Sentral yaitu Inflation Targeting (IT). Namun, tantangan yang begitu besar yang dihadapi oleh bank sentral dalam mengemban amanat IT tentu menimbulkan pertanyaan mendasar, ”Relevankah kebijakan IT ini bagi Indonesia ?

Krisis keuangan dan moneter yang terjadi dimulai pada tahun 1997 telah banyak mendorong reformasi di bidang ekonomi, termasuk reformasi dalam strategi kebijakan moneter yang diarahkan untuk mengemban amanat pencapaian target stabilitas harga. Peralihan strategi kebijakan moneter IT ini diemban menggantikan amanat-amanat lama yang kurang realistis untuk diemban oleh otoritas moneter, seperti: pencapaian target pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dll. Hal ini tentu sangat terkait secara teoritis bahwa dalam jangka panjang, peningkatan jumlah uang beredar hanya berpengaruh pada peningkatan harga. Sehingga ranah Inflasi inilah yang dianggap sangat relevan untuk diemban oleh BI tentu didasarkan dengan instrumen-instrumen yang dimiliki oleh BI.

Secara umum ada beberapa karakterisitik yang harus diemban bank sentral jika menerapkan kebijakan IT, antara lain :

  1. Adanya publikasi mengenai target inflasi kedepan pada publik.
  2. Adanya komitmen untuk menjaga stabilitas harga sebagai tujuan utama kebijakan moneter.
  3. Penggunaan information inclusive strategy, yang mana banyak variabel-variabel, tidak hanya variabel moneter, digunakan sebagai informasi dalam implementasi IT.
  4. Peningkatan transparansi strategi kebijakan moneter
  5. Peningkatan akuntabilitas dari bank sentral tentang pencapaian tujuan IT. (Mishkin, 2000)

 

Pemilihan strategi kebijakan IT tentu juga tidak terlepas dari cerita sukses beberapa Negara-negara maju yang lebih dulu sukses mengimplementasikan kebijakan ini. Namun cerita sukses tersebut tentunya tidak bisa ditelan mentah bagi Negara-negara lain yang ingin mengimplementasikan kebijakan IT, hal ini disebabkan karena ada perbedaan mendasar antara Negara maju dan berkembang. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain :

  1. Lemahnya institusi fiskal di Negara berkembang
  2. Lemahnya institusi dan sistem keuangan, termasuk regulasi dalam implementasi prinsip kehati hatian dan supervisi bank
  3. Rendahnya kredibilitas institusi moneter, dalam hal ini bank sentral
  4. Currency  substitution and liability dollarization
  5. Negara berkembang sangat rentan terhadap sudden stop khususnya dalam keluar masuk modal. (Mishkin, 2000)

Keadaan inilah yang secara umum mempertanyakan kembali apakah negara berkembang termasuk Indonesia relevan dalam mengimplementasikan strategi moneter.

 

Inflasi dan Tantangan Besar Bank Indonesia

Dalam perjalanan mengemban amanat IT, Bank Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang kompleks berkaitan dengan pencapaian target Inflasi. Selama rentan waktu 2000-2003, pencapaian target inflasi BI masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai contoh, di tahun 2000 BI menetapkan batas maksimum target inflasi IHK sebesar 7% namun realitasnya BI harus menerima realisasi inflasi IHK sebesar 9.53%. Keadaan ini pun berjalan ditahun selanjutnya, dimana pada tahun 2001 realisasi inflasi IHK sebesar 12.53%, lebih besar 4.03% dibandingkan target yang dicanangkan sebesar 8.5%. Meski di tahun 2002 BI mampu mencapai realisasi inflasi IHK yang sama dengan target yang ditetapkan, namun di tahun 2003 realisasi inflasi IHK nilainya jauh lebih rendah dari yang ditargetkan oleh BI.

Kinerja pencapaian target inflasi yang rendah selama kurun waktu 2000-2003 tentu disebabkan oleh berbagai faktor domestik dan luar negri yang tidak mampu terprediksi sebelumnya. Selain itu, rendahnya pencapaian kinerja pencapaian target inflasi juga disebabkan oleh lemahnya efektivitas instrumen moneter yang digunakan dalam pencapaian target inflasi. Dalam konteks ini, intrumen moneter (base money) dianggap kurang dapat dikendalikan jumlahnya oleh bank sentral, sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pencapaian target inflasi yang ditetapkan oleh BI. Berdasarkan data dibawah ini dapat dilihat bagaimana target pertumbuhan base money yang ditetapkan oleh BI nilainya jauh dari nilai realisasinya. Hal ini juga yang mendorong BI untuk merevisi instrumen kebijakan moneternya dari instrumen base money ke instrumen suku bunga.

Evaluasi Kinerja Kerangka Kebijakan Moneter

Tahun

Target Inflasi IHK

Asumsi Pertumbuhan Ekonomi

Target Pertumbuhan

Base money

Nilai Tukar Rupiah per USD (Rata-rata)

Pertumbuhan Base money aktual

Inflasi IHK aktual

2000

5-7%

3-4%

8.3%

8238

23.4%

9.53%

2001

6-8.5%

5.0%

11-12%

10255

15.37%

12.53%

2002

9-10%

3.5%-4.0%

14-15%

9316

5.98%

10.03%

2003

8-10%

3.5%-4.0%

13%

8575

14.25%

5.06%

Sumber : Bank Indonesia

Selanjutnya selama tahun 2003-2006, perkembangan inflasi IHK mengalami tren yang naik turun. Perkembangan ini tentu didorong oleh berbagai faktor yang kompleks yang mempengaruhi tinggi rendahnya inflasi pada saat itu. Berikut ini merupakan petikan dari laporan perekonomian Bank Indonesia selama tahun 2003-2006, dimana penyebab inflasi selama tahun tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda. Baik itu yang sifatnya dari dalam negri, luar negri maupun ekspektasi masyarakat.

Inflasi IHK 2003 mengalami penurunan seiring dengan menguatnya nilai tukar dan membaiknya ekspektasi inflasi masyarakat. Penurunannya yang tajam terutama disebabkan oleh meningkatnya pasokan bahan makanan dan berkurangnya dampak inflatoir kebijakan pemerintah di bidang harga. (Laporan Perekonomian Indonesia; Bank Indonesia, 2003)

Secara umum perkembangan inflasi pada 2004 relatif terkendali, meskipun pada triwulan kedua mengalami tekanan yang cukup besar. Tekanan inflasi tersebut terutama berkaitan dengan depresiasi nilai tukar rupiah yang dipicu oleh perkembangan di sektor eksternal. Meskipun demikian, dengan kebijakan Bank Indonesia yang konsisten dalam mengupayakan kestabilan makroekonomi serta didukung pula oleh kecukupan pasokan barang dan jasa, laju inflasi dapat dikendalikan sehingga berada dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, kebijakan fiskal yang konservatif serta penundaan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah turut mendukung pencapaian sasaran inflasi tersebut. (Laporan Perekonomian Indonesia; Bank Indonesia, 2004)

 

Kuatnya tekanan eksternal di atas perkiraan semula terutama akibat melambungnya harga minyak dunia dan berlanjutnya kondisi moneter ketat global telah mempengaruhi perkembangan inflasi di dalam negeri. Respon menaikkan harga BBM domestik guna menjaga kesinambungan fiscal sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia tersebut memberikan tekanan kuat terhadap inflasi 2005. Selain dampak tekanan eksternal tersebut, gangguan pasokan dan distribusi, tingginya ekspektasi inflasi, dan depresiasi nilai tukar rupiah turut memberikan tekanan harga yang semakin meningkat. Secara keseluruhan inflasi IHK 2005 melonjak mencapai 17,11% (yoy), jauh di atas sasaran inflasi sebesar 6%±1% atau inflasi IHK 2004 sebesar 6,4%. Sementara itu, inflasi inti meningkat mencapai 9,75%, lebih tinggi dari inflasi inti 2004 sebesar 6,7% meskipun tekanan dari sisi kesenjangan output masih minimal. (Laporan Perekonomian Indonesia; Bank Indonesia, 2005)

 

Kebijakan moneter yang secara konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan fiskal yang dijalankan secara hati-hati, serta dukungan langkah-langkah untuk meredam dampak lanjutan kenaikan harga BBM bulan Oktober 2005, berperan penting dalam menurunkan inflasi secara signifikan selama tahun 2006. Dalam kaitan itu, penguatan jalinan koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah telah berhasil menurunkan ekspektasi inflasi masyarakat yang cukup tinggi pascakenaikan harga BBM bulan Oktober 2005. Menurunnya tekanan inflasi juga didukung nilai tukar rupiah yang terjaga stabil sepanjang tahun 2006. Selain itu, kebijakan administered prices yang minimal dan daya beli masyarakat yang melemah juga mempengaruhi penurunan tekanan inflasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK menurun dari 17,11% (yoy) pada akhir 2005 menjadi 6,60% (yoy) pada akhir 2006 atau di bawah sasaran inflasi 2006 sebesar 8,0% ± 1%. (Laporan Perekonomian Indonesia; Bank Indonesia, 2006)

Berdasarkan sumbangan komponen inflasi IHK, perkembangan inflasi IHK pada tahun 20003-2006 disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda. Sebagai contoh, kontributor terbesar inflasi IHK pada tahun 2005 adalah kebijakan harga pemerintah (administered price), namun hal ini tidak terjadi di tahun 2003, 2004 maupun 2006. Selanjutnya, kontributor terbesar inflasi IHK pada tahun 2006 adalah dari “volatile foods” atau menyumbang 3.1% dari total inflasi IHK pada tahun tersebut yang mencapai 6.6%.

Keadaan ini menunjukkan bagaimana kompleksnya tantangan yang kini dihadapi oleh Bank Indonesia dalam upaya pencapaian target inflasi yang rendah. Hal ini berkaitan dengan banyaknya faktor penyebab inflasi yang tidak mampu dikendalikan sendiri oleh Bank Indonesia. Tabel dibawah menunjukkan bagaimana kinerja pencapaian Inflasi yang diemban oleh BI dalam kurun waktu 2003-2006. Secara umum, sesuai dengan ranah yang mampu dikendalikan oleh BI yaitu inflasi inti, BI mampu mencapai kinerja yang optimal dengan deviasi antara 1-2%. Namun dalam memproyeksi inflasi total (IHK), deviasi antara target dan realisasi terlihat begitu besar hal ini disebabkan karena kompleksnya faktor-faktor yang berkontribusi pada IHK yang sulit sekali dikendalikan oleh BI. Hal ini secara umum dapat dijelaskan pada bagan yang ada dibawah.

 

Perkiraan dan Realisasi Inflasi 2003-2006

Disegregasi Inflasi

2003

2004

2005

2006

Perkiraan

Realisasi

Perkiraan

Realisasi

Perkiraan

Realisasi

Perkiraan

Realisasi

Inflasi inti

Inflasi administered

Inflasi volatile food

Inflasi IHK

8

16.7

5.3

9

6.93

9.08

-2.36

5.03

6.9

2.8

5.7

5.5

6.7

5.4

6.5

6.4

6.9-7.2

6.6-6.8

9.75

17.11

7.2-7.5

7.5-8.3

10.4-12.6

7-10

6.03

1.84

15.27

6.60

Dalam konteks ini mengapa peran koordinasi dan komunikasi dalam kerangka strategi kebijakan moneter menjadi sangat krusial dalam mengemban amanat IT, selain pemilihan instrumen dan manajemen kebijakan moneter yang efektif. Hal ini menjadi sangat penting karena begitu kompleksnya faktor yang mempengaruhi inflasi total IHK diluar kendali BI seperti kebijakan harga pemerintah dan ekspektasi masyarakat.

 

Perdebatan Keuntungan dan kerugian implementasi IT

Pemilihan target inflasi (IT) didasari oleh rasional bahwa inflasi yang rendah akan mendorong pencapaian stabilitas makroekonomi yang kuat. Selain itu, kebijakan IT juga sangat mudah difahami oleh masyarakat dan sangat transparan karena adanya sosialiasi rutin dari bank sentral untuk menjelaskan keadaan ekonomi dan strategi moneter kedepan.

Disisi lain, strategi kebijakan IT juga mendorong peningkatan independensi BI yang diyakini akan mengurangi kemungkinan jatuhnya bank sentral dalam keadaan ”Time inconsistency trap”. Dimana salah satu sumbernya berasal dari political pressure dari pemerintah yang menekan bank sental untuk melakukan kebijakan yang terlalu ekspansif (overly expansionary). Kebijakan ini biasanya dilakukan untuk menstimulasi perekonomian, karena kebijakan moneter ekspansif (ex: peningkatan jumlah uang beredar) dianggap dapat menurunkan suku bunga, yang pada akhirnya dapat mendongkrak investasi dan output. Meski perlu disadari juga, kebijakan ini beresiko pada terjadinya inflasi yang tinggi. Oleh karena itu mengapa optimalitas pencapaian strategi kebijakan moneter IT ini membutuhkan syarat ”Independensi” Bank Sentral yang kuat, karena memang Bank Sentral harus terlepas dari tekanan-tekanan yang dapat menggugurkan sasaran atau target BI itu sendiri.

Meskipun kebijakan IT memiliki peran dalam mendukung perekonomian, namun harus difahami bahwa kebijakan IT tidak semudah kebijakan-kebijakan moneter lain dalam pencapaiannya (seperti, target moneter ataupun target nilai tukar). Hal ini disebabkan karena begitu kompleksnya faktor-faktor yang berkontribusi terhadap naik turunnya tingkat harga atau inflasi, dan begitu sulitnya mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi Inflasi. Sebagai contoh, efek kebijakan moneter BI memiliki lag atau waktu tunda yang panjang terhadap inflasi. Hal ini berbeda sekali dengan efek intervensi BI dipasar valas untuk mencapai target nilai tukar yang mudah sekali dilihat pengaruhnya dalam jangka pendek.

Secara umum, Mishkin (2000) menginventarisir 7 poin kerugian dalam implementasi IT antara lain :

  1. IT terlalu rigid (adanya kekakuan harga. karena sifat harga yang sticky).
  2. Implementasi IT memungkinan terjadinya banyak diskresi.
  3. Implementasi IT berpotensi meningkatkan instabilitas output.
  4. Implementasi IT berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi.
  5. Implementasi IT hanya akan berpotensi mengurangi akuntabilitas bank sentral karena sulitnya mengontrol inflasi dan lamanya Lag  dari instrumen kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi.
  6. Implementasi IT sulit untuk menghambat dominasi fiskal.
  7. Fleksibilitas nilai tukar yang dipentingkan dalam kebijakan IT, dapat mengancam instabilitas sistem keuangan.

Bagi negara-negara berkembang, poin kelima, enam dan tujuh memliki tendensi yang dapat mengurangi keberhasilan implementasi IT di negara berkembang. Oleh karena itu keberhasilan implementasi IT sangat tergantung dari upaya Bank sentral dalam mencari solusi untuk mengantisipasi permasalahan tersebut.

 Efektivitas Komunikasi publik dalam implementasi IT

Dalam mencari solusi peningkatan akuntabilitas melalui optimalitas pencapaian target IT, bank sentral diharuskan meningkatkan upaya komunikasi yang efektif pada masyarakat. Stevens (2007) dalam buletin RBA (Reserve Bank of Australia) menjelaskan bagaimana peran yang efektif dalam komunikasi akan dapat membantu bank sentral mencapai target IT yang diinginkan, atau paling tidak dapat membantu menjinakkan stabilitas ekonomi secara umum.

Secara umum ada dua alasan mengapa komunikasi pada publik ini menjadi sangat penting bagi Bank Sentral. Pertama, komunikasi yang rutin pada publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab publik sebuah otoritas moneter di era masyarakat yang semakin demokratis. Hal ini menjadi sangat penting karena tugas utama bank sentral sangat erat berkaitan dalam mensupport penciptaan kondisi makroekonomi yang kuat, mendorong penciptaan tingkat tenaga kerja penuh full employment dan menjamin stabilitas sistem keuangan dan pembayaran. Kembali pada konteks awal, tentu beberapa tujuan diatas bukanlah amanat yang mutlak harus diemban oleh Bank sentral karena sejatinya target stabilitas harga (atau IT) yang hanya dapat diemban bank sentral secara optimal.

Kedua, komunikasi yang efektif sangat bermanfaat dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter dalam perekonomian. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya instrumen moneter yang populer digunakan untuk mempengaruhi inflasi yaitu cash rate hanya memiliki efek yang kecil dan panjang dalam mempengaruhi inflasi. Oleh karena itu kebutuhan efektivitas komunikasi publik diharapkan dapat menciptakan kondisi ekspektasi masyarakat yang positif, yang secara nyata dapat mempengaruhi kondisi ekonomi secara umum karena perubahan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat itu sendiri.

Komunikasi yang efektif secara umum dapat meyakinkan persepsi masyarakat, khususnya terhadap upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh bank sentral dalam menghadapi shock dalam perekeonomian. Jika masyarakat percaya terhadap apa yang dilakukan bank sentral untuk mempengaruhi ekonomi, maka stabilitas dalam perekonomian akan mudah untuk diciptakan. Hal ini tentu harus didukung oleh komunikasi yang efektif yang berisi tentang pengertian yang jelas atas tujuan-tujuan (objectives) serta framework kebijakan moneter bank sentral  untuk dapat menyelesaikan tekanan-tekanan yang dapat mengancam stabilitas harga. Singkat kata, dua hal inilah (objectives dan framework yang jelas dari bank sentral) yang dapat membantu memberikan pengetahuan yang baik pada masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengarahkan persepsi dan ekspektasi masyarakat agar dapat membantu berkontribusi pada upaya stabilitas makroekonomi.

Koordinasi dan Tim KPI (Koordinasi Pengendali Inflasi)

Berkaitan dengan poin keenam, implementasi IT akan menghadapi tantangan yang berat jika posisi keuangan pemerintah memiliki defisit yang besar. Hal ini disebabkan karena posisi keuangan tersebut terkadang mendorong bank sentral untuk memonetisasi defisit dengan menerapkan kebijakan moneter yang ekspansi (easy monetary policy). Kebijakan moneter ini tentu saja akan mendorong pertumbuhan jumlah uang beredar karena sifatnya yang inflatoir, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

Di sisi lain penyesuaian kebijakan harga yang dilakukan oleh pemerintah pada beberapa bahan kebutuhan pokok masyarakat tentu juga akan sedikit banyak berpengaruh pada pencapaian target inflasi yang diharapkan. Dalam konteks ini, pendirian “Tim Koordinasi Pengendali Inflasi” yang sedang dikembangkan oleh BI dengan pemerintah dan institusi-instusi terkait, sangat berperan dalam upaya pencapaian target inflasi yang diinginkan. Rasional utamanya adalah karena faktor penyebab inflasi bukanlah semata-mata pengaruh dari kebijakan moneter, tapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, permintaan dan penawaran pasar serta ekspektasi masyarakat.

Koordinasi kebijakan dan informasi antar institusi pemerintah memang sangat dibutuhkan BI dalam rangka mendukung strategi kebijakan moneter IT, karena Tim koordinasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi secara lebih jeli apa penyebab inflasi yang terjadi dalam perekonomian, apakah itu inflasi yang timbul dari sisi penawaran atau supply (cost push inflation), ataukah inflasi timbul dari sisi permintaan (demand pull inflation)? dan ataukah inflasi timbul dari ekspektasi masyarakat? selain itu Tim Koordinasi pengendali inflasi ini juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan konflik kepentingan atau conflict of interest antar institusi pemerintah. Permasalahan conflict of interest sangat mungkin terjadi ditengah-tengah berseberangannya tujuan pokok instansi-instansi tersebut. Sebagai contoh, pencapaian inflasi yang rendah oleh Bank Sentral tidaklah mudah terealisasi jika strategi kebijakan pembangunan yang diemban pemerintah terlalu ekspansif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (contoh: kebijakan yang mengakibatkan peningkatan government expenditure yang berlebihan dan defisit fiskal). Oleh karena itu, koordinasi menjadi sangat penting dalam pencapaian tujuan ekonomi bersama melalui sinkronisasi kebijakan-kebijakan dan pemberian informasi yang sempurna.

Di sisi lain, koordinasi tim pengendali inflasi juga sangat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada inflasi. Sebagai contoh, inflasi yang berasal dari sisi penawaran (cost push inflation) penyebabnya bisa berasal dari depresiasi nilai tukar ataupun kebijakan harga dari pemerintah (administered price). Sehingga jika terjadi inflasi akibat depresiasi nilai tukar, maka kebijakan yang paling pas adalah intervensi di pasar valas oleh BI untuk mengurangi efek pass through nilai tukar terhadap harga barang impor. Namun sebaliknya jika inflasi timbul dari sisi penawaran (cost push inflation) akibat Kebijakan harga, maka tanggung jawabnya akan beralih pada pemerintah bukan bank sentral.

Fleksibilitas Nilai tukar dan IT

Seperti yang terlah dipaparkan dalam poin ketujuh bahwa “Fleksibilitas nilai tukar yang dipentingkan dalam kebijakan IT, dapat mengancam instabilitas sistem keuangan”. Secara teoritis, penerapan IT secara optimal membutuhkan syarat fleksibilitas yang tinggi. Hal ini disebabkan karena di era mobilitas modal yang tinggi, dan sejalan dengan keyakinan “impossible trinity” jika bank sentral ingin menerapkan target inflasi maka ia harus melepaskan target-target yang lain termasuk target nilai tukar.

Secara teoritis, “impossible trinity” dapat dijelaskan bahwa perekonomian suatu negara dihadapkan pada trilemma dalam melakukan pilihan kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar, dan kebijakan mobilitas modal. Sehingga di era mobilitas modal yang bebas, maka pilihannya akan terbatas pada dua pilihan utama yaitu: kebijakan nilai tukar atau kebijakan moneter. “Impossible trinity” pada dasarnya merujuk pada konsep uncovered interest rate parity (UIP), khususnya bagaimana pengaruh shock atau kejutan eksternal terhadap indikator-indikator dalam negri.

Namun permasalahan dalam fleksibilitas nilai tukar inilah yang saat ini juga menimbulkan perdebatan yang panjang khususnya dalam mengkritisi pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap fluktuasi harga domestik (pass through effect). Dengan kata lain, depresiasi nilai tukar diyakini dapat berpengaruh pada tingginya inflasi dalam suatu perekonomian. Hal ini secara sederhana dapat dijelaskan melalui 2 sudut pandang, pertama nilai tukar dapat berpengaruh pada inflasi melalui jalur impor (perdagangan internasional). Sehingga jika terjadi depresiasi nilai tukar maka hal ini akan mendorong kenaikkan harga impor yang pada akhirnya akan memicu kenaikkan pada harga barang domestik. Proses ini secara langsung berjalan melalui efek subtitusi dan pengaruh tingginya biaya bahan baku.

Kedua, nilai tukar merupakan instrumen yang penting untuk dikendalikan oleh bank sentral didalam suasana ekonomi yang didominasi oleh pinjaman berdenominasi dollar (High liability dollarization). Hal ini disebabkan karena depresiasi nilai tukar dapat mengancam terjadinya instabilitas dalam sistem keuangan.

Seperti yang dijelaskan dalam Calvo dan Reinhart (2002) tingginya pinjaman (hutang) dalam bentuk dollar (high liability dollarization) telah mengakibatkan bank sentral enggan untuk membiarkan nilai tukarnya terdepresiasi secara tajam. Karena hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan nilai pinjaman dalam denominasi mata uang lokal, yang mengakibatkan negatifnya jumlah modal (kekayaan) yang mereka miliki. Hal ini terjadi terutama pada pelaku bisnis di sektor nontradables. Selain itu liability dollarization juga berarti bahwa depresiasi berbahaya karena dapat mentrigger terjadinya krisis keungan seperti di jelaskan oleh Mishkin (1996, 1999). Bahwa negara-negara berkembang memiliki hutang yang tinggi berdenominasi dollar, sehingga ketika depresiasi  nilai tukar akan menyebabkan beban hutang yang semakin berat. Karena aset berdenominasi mata uang domestik sehingga tidak terjadi peningkatan nilai maka net worth akan menurun. Deteriorasi dalam neraca keuangan inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan adverse selection and  moral hazard yang menyebabkan instabilitas dalam sistem keuangan dan penurunan investasi dan aktivitas ekonomi.

Akibat dari pengaruh yang luas dari depresiasi nilai tukar terhadap sistem keuangan dan kemungkinan bahwa depresiasi nilai tukar akan menyebabkan nilai inflasi yang tinggi telah mendorong bank sentral di negara-negara berkembang untuk tidak menghiraukan nilai tukar meskipun mereka memiliki strategi kebijakan IT.

Dalam rangka untuk mencegah depresiasi yang besar terhadap nilai tukar maka bank sentral di negara tersebut melakukan intervensi yang kuat untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar yang tinggi meskipun ada bahaya dalam kebijakan moneter dalam rezim IT. Oleh karena itu dalam mencari jalan keluar permasalahan ini, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan agar tidak terjadi instabilitas dalam sistem keuangan, antara lain :

  1. Perlu regulasi sistem perbankan dan sistem keuangan (implementasi prinsip kehati-hatian).
  2. Currency mismatches perlu untuk dibatasi dalam rangka mencegah depresiasi nilai tukar yang terlalu tinggi.
  3. Perlu adanya kebijakan untuk mengatur lalulintas aliran modal.

 

3 fondasi utama

Dalam rangka mensukseskan kebijakan IT, ada 3 fondasi dasar kesuksesan untuk menjamin terlaksananya pencapaian target inflasi secara optimal. Pertama, kebijakan IT membutuhkan independensi yang kuat dari Bank Sentral. Kedua, Kebijakan IT membutuhkan posisi fiskal yang sehat. Ketiga, Kebijakan IT membutuhan sistem keuangan yang kuat.

Faktor independensi Bank Sentral memiliki alasan kuat bahwa otoritas moneter seharusnya dberi ruang gerak yang luas dan independen untuk menentukan strategi kebijakan moneter kedepan. Dalam konteks ini BI tentunya harus terbebas dari tekanan-tekanan ekonomi politis dari pemerintah, meskipun pada akhirnya sinkronisasi tujuan bersama yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat harus dapat diwujudkan secara bersama-sama antara pemerintah dan bank sentral.

Dalam pengimplementasian kebijakan IT, bank sentral tentu akan dihadapkan pada pilihan yang sulit yaitu pengorbanan tingkat output. Karena memang pencapaian target inflasi yang rendah berpotensi menimbulkan instabilitas output. Oleh karena itu Bank Sentral dituntut jeli untuk melihat dan menimbang pencapaian targetnya. Jangan sampai pencapaian target inflasi yang rendah harus dibayar mahal dengan pengorbanan penurunan output yang tinggi, karena penurunan output tentu juga akan berpotensi menimbulkan pengangguran dan permasalahan sosial ekonomi di masyarakat.

Faktor kedua yaitu fiskal memiliki potensi yang kuat dalam menjamin keberhasilan pencapaian target inflasi. Pelajaran penting dari  “unpleasant monetarist arithmatic” yang di diskusikan dalam Sargent and Wallace (1981) dan teori fiskal tentang tingkat harga (woodford, 1994 dan 1995) adalah bahwa kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif akan memberi tekanan terhadap otoritas moneter untuk memonetisasi hutang yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan uang dan inflasi yang tinggi. Jika ketidakseimbangan yang terjadi sangat besar (fiscal dominance) maka kebijakan moneter untuk menjaga inflasi tetap pada kisarannya akan sulit untuk di realisasikan. Selain itu, IT akan memungkinkan partisipasi dari pemerintah yang pada akhirnya akan membatasi ekspansi fiskal yang berlebihan (kebijakan ini menyangkut koordinasi dari penyesuaian jangka panjang untuk goverment-controlled prices).

Sama halnya dengan kebijakan fiskal, disektor keuangan juga dibutuhkam kondisi yang sehat untuk menjamin implementasi IT, sebagai contoh jika sistem perbankan tidak sehat maka kebijakan moneter ”peningkatan suku bunga” untuk menurukan inflasi akan sulit dilakukan  karena suku bunga yang tinggi akan membahayakan kinerja sektor perbankan. Jika pasar menyadari bahwa telah terjadi krisis di sektor perbankan maka akan terjadi aliran modal keluar (sudden stop) yang akan menyebabkan depresiasi yang tajam terhadap nilai tukar yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya inflasi.

Ketiga fondasi utama diatas tentu bisa dijadikan acuan pokok pelaksanaan strategi IT. Bagi Indonesia, faktor pertama yaitu tentu independensi Bank Sentral sudahlah mutlak dimiliki oleh BI. Hal ini telah diperkuat oleh regulasi dan perundang-undangan tentang independensi Bank Sentral. Namun apakah kondisi fiskal dan sistem keuangan di Indonesia telah memenuhi syarat atau paling tidak sudah mendukung pelaksanaan IT? Pertama, Jika kita lihat posisi fiskal negri ini, sudah jelas bahwa jeratan hutang (debt trap) masih mendominasi pembiayaan fiskal. Tingginya pembiayaan bunga dan modal hutang luar negri pemerintah tentu masih memberikan kontribusi yang besar terhadap implementasi IT. Kesehatan posisi fiskal secara sederhana dapat dianalisis dari besar gap penerimaan dan pengeluaran pemerintah, jika ketidakseimbangan yang terjadi nilainya negatif dan signifikan maka sangat sulit bagi bank sentral untuk mencapai srategi IT.

Kedua, jika kita lihat secara umum kondisi perbankan di tanah air memang belum banyak memberikan kejutan yang signifikan jika dilihat dari perkembangan aset, kredit dan intermediasi perbankan. Selain itu dominasi pemberian kredit di sektor konsumsi yang sangat tinggi juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap Inflasi. Belum lagi, semakin bermunculannya lembaga-lembaga keuangan non bank dalam pemberian kredit tentu akan menjadi ancaman tersendiri bagi pencapaian target inflasi. Hal ini disebabkan karena pemberikan kredit yang ”terlalu” mudah akan berpotensi untuk meningkatkan konsumsi masyarakat diluar batas kemampuan seharusnya. Resiko default atau resiko tidak terbayarnya pinjaman akan terjadi ketika situasi ekonomi menurun secara tiba-tiba, yang akan mengurangi pendapatan masyarakat secara umum. Sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pinjamannya akan berkurang yang pada akhirnya akan mempengaruhi performa institusi keuangan dan perbankan karena tingginya angka non performing loans atau kredit macet.

 

Kesimpulan

Implementasi kebijakan IT membutuhkan suatu strategi yang integral menyangkut kekuatan institusi BI yang terefleksi dari kekuatan independensi dan kredibilitas dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan moneter. Dalam konteks ini BI membutuhkan partisipasi berbagai pihak termasuk pemerintah khususnya dalam mengembangkan koordinasi dan pencapaian sinkronisasi kebijakan makro-moneter dalam rangka pencapaian target inflasi yang diharapkan. Disisi lain, BI juga diharapkan dapat berperan aktif dalam fungsi komunikasi dengan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya membekali pengetahuan masyarakat atas objectives dan framework kebijakan moneter BI dalam pencapaian target inflasi, disisi lain komunikasi dibutuhkan untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap pembentukkan ekspektasi masyarakat. Sehingga pada akhirnya upaya tersebut dapat berkontribusi pada upaya pencapaian stabilitas makroekonomi dan pencapaian target inflasi yang diharapkan.

Dias Satria
Dias Satria
Dias Satria, Research field :Economic development, international trade, Banking and small/medium enterprise Email. dias.satria@gmail.com Mobile Phone. +62 81 333 828 319 Office Phone. +62 341 551 396

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *