Debat Ekonomi Capres: ulasan singkat

Qualitative Sozialforschung
May 20, 2014
PhD #1
August 20, 2014
Show all

Debat Ekonomi Capres: ulasan singkat

Penulis: Dias Satria (Dosen Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya)

Debat capres terkait masalah ekonomi yang dipandu oleh Prof. Ahmad Erani Yustika sangat menarik untuk disimak. Ini proses pembelajaran yang baik bagi masyarakat untuk melihat bagaimana sebuah strategi pembangunan ekonomi dilihat dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

Pertanyaan moderator sudah sangat baik mencakup aspek-aspek strategis dan penting dalam ekonomi, seperti: Kemiskinan, Penanaman modal asing, Ketenagakerjaan, demografi (kependudukan), investasi sektor kesehatan, masalah gender dan ekonomi serta masalah ekonomi konstitusi. Disisi lain, moderator juga memberikan pertanyaan mendasar tentang pendekatan ekonomi masing-masing capres terkait dengan ekonomi berdikari (Pak Jokowi) dan ekonomi kerakyatan (Pak Prabowo).

Beberapa isu dan hal yang didiskusikan terkait dengan pandangan ekonomi dari Pak Jokowi, antara lain: TPID, Ekonomi kreatif, E-government, PKL dan Pasar Tradisional, Infrastruktur (Tol Laut dan double track kereta api), Defisit anggaran (APBN) dan Defisit perdagangan, Kartu Sehat dan kartu pintar, DAU dan DAK, Pemasaran produk desa ke luar negri, Ekonomi kreatif  dan Trade barrier di tingkat lokal.

Selanjutnya isu-isu yang di-raise oleh Pak Prabowo adalah: Law enforcement dalam mengatasi kebocoran kas Negara (APBN), Pertanian dan Penyerapan tenaga kerja (Produktivitas, perluasan lahan dan bio-ethanol), Investasi dan Big push ekonomi (i.e. Perbaikan dan penambahan infrastructure), Posisi Daya saing Indonesia dalam ekonomi global (AEC 2015), perbaikan pembangunan manusia (Pendidikan dan kesehatan), Kebijakan terhadap Bank Asing, Bank Tani dan Nelayan, Bio-ethanolTrickle down effect Pembangunan ekonomi, Peningkatan gaji (Bidan, Guru dll), Renegosiasi kontrak dan Penguatan Desa.

Hal utama yang harus diapresiasi adalah bahwa capres kita punya kapasitas yang baik dalam menjelaskan sebuah bidang yang bukan menjadi core pengetahuan mereka. Hal ini yang pertama harus kita sadari, dan kita apresiasi bahwa kedua capres ini memiliki nasionalisme yang tinggi terhadap Indonesia. Punya komitmen yang tinggi untuk mencapat sebuah tujuan ekonomi, yaitu: “Kesejahteraan masyarakat”.

Analisa pertama terkait dengan visi dan misi, serta penajaman jawaban dari masing-masing capres terlihat sangat jelas bahwa konsep berdikari yang dijelaskan oleh Pak Jokowi belum menyentuh esensi dasar apa itu ekonomi berdikari. Bahkan contoh yang digunakan terkait dengan PKL dan Pasar tradisional terkesan kurang match dengan penjelasannya. Disisi lain, Pak Prabowo memiliki keunggulan dalam menghubungkan amanat konstitusi (undang-undang) serta bagaimana implementasinya dengan memberikan ilustrasi kebijakan terhadap PMA (Penanaman Modal Asing) dan Kebijakan KUR dan PNPM. Beliau menjelaskan bahwa sebuah kebijakan ekonomi harus memiliki komitmen yang kuat terhadap rakyat, khususnya rakyat yang tidak mampu (dalam bersaing ekonomi), serta memberikan sebuah komitmen bagaimana mengatur PMA di Indonesia.

Secara umum ulasan yang dipaparkan oleh Pak Prabowo selalu menitik beratkan pada “komitmen yang kuat” atas sebuah keberpihakan terhadap rakyat kecil, Law enforcement dalam mengatasi kebocoran anggaran serta bagaimana kebijakan kedepan terkait dengan penguasaan asing. Isu-isu strategis ini tentu menjadi sebuah hal penting dalam kebijakan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya, ulasan Pak Jokowi lebih dikedepankan pada efisiensi, penggunaan e-government, revolusi mental (terutama pendidikan) serta peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang pada akhirnya memunculkan sebuah pemahaman atau mindset masyarakat yang lebih baik untuk tujuan produktivitas. Beliau memberikan contoh bahwa terkait dengan “Keluarga Berencana”, mindsetnya adalah (dua) dua anak cukup. Selain itu selalu ditekankan e-government sebagai wujud efisiensi. Meski tujuannya bagus bagi sistem perpajakan dan pemerintahan yang lebih efisien, namun di Negara besar seperti Australia misalnya, e-government mengancam ribuan tenaga kerja di departemen perpajakan karena peralihan sistem ke e-government.

Pak Jokowi juga menjelaskan terkait dengan TPID yang menjadi titik poin tambah bagi Jokowi, yang memang pernah mendapatkan award terkait dengan TPID. Penjelasan tentang TPID tentu tidak dapat dijelaskan dalam space yang sangat singkat, namun pertanyaan terkait TPID tentu bukan merupakan hal yang sederhana untuk dijelaskan karena institusi sebesar Bank Indonesia yang punya amanat undang-undang untuk menjaga stabilitas harga (inflasi) kesulitan dalam menjaga tujuan ekonomi ini (i.e. inflasi), hal ini disebabkan karena masalah inflasi adalah masalah yang komplek yang harus diurai penyebabnya. Apakah inflasi disebabkan oleh administered price (misal kenaikan TDL-Listrik atau BBM), volatile foods (kenaikan harga sembako) ataukah core inflation? Meski inflasi harus dilihat juga disebabkan dari apa? Misal dari sisi permintaan (Income dan konsumsi yang meningkat) atau masalah sisi penawaran? Namun terlepas dari itu, masalah TPID yang sangat krusial terkait dengan masalah tata niaga yang hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha besar. Semisal penguasaan oligopoly terkait beras, minyak goreng, kedelai dll. Dalam kontek ini belum ada daerah yang mampu secara optimal, berani mendobrak masalah tata-niaga dan pemburu rente di tingkat daerah, karena masalah ini tentu menjadi ancaman tersendiri secara politik bagi kepala daerah tersebut.

Penjelasan terkait dengan tol laut, secara garis besar terkait dengan kebijakan dibidang logistic (policy terkait service sector). Kebijakan infrastruktur dibidang jasa membutuhkan anggaran yang sangat besar, seperti tol laut. Dalam kontek ini belum dijelaskan siapa investasi yang akan bermain di sector ini. Karena secara konstitusi, sector ini merupakan sector yang belum diliberalisasi oleh pemerintah.

Tantangan globalisasi dan AEC 2015 yang diawali oleh pertanyaan Pak Prabowo, menunjukan sebuah concern yang kuat terhadap ancaman dan peluang sebuah keterbukaan ekonomi. Dalam konteks ini, pernyatan Pak Jokowi terkait dengan trade barrier dan non-trade barrier (menyulitkan perijinan bagi asing) tentu menjadi sebuah blunder dan ancaman tersendiri bagi dia. Singkat kata, inilah yang dilakukan oleh China di tingkat global dengan melakukan serangkaian kebijakan “curang” dalam ekonomi. Dalam konteks ini “trade disputes” sebenarnya telah membuat masalah baru dalam perdagangan internasional WTO dan freezing dalam multilateral trading system. Dalam konteks ini perlu ditekankan bahwa transparansi menjadi sebuah kepercayaan dalam perdagangan internasional yang harus kita junjung, dan bukan “iya” tapi dibelakangnya kita melakukan manipulasi kebijakan. Sehingga harus jelas, where do you stand dan bagaimana posisi kita dalam perdagangan bebas.

Pak Prabowo melihat tantangan Desa dalam konteks yang menarik, yaitu bantuan dana 1Milliar. Komitmen ini penting karena desa sebagai unit terkecil pembangunan nasional, harus memiliki modal yang cukup untuk menciptakan sebuah kesempatan dan peluang ekonomi. Meski harus disadari pula, bantuan ini juga harus diikuti dengan pendampingan yang tepat. Artinya, harus dipikirkan bagaimana kelanjutan mereka dalam melakukan pembiayaan pembangunan kedepannya. Sesuaikah dengan sumber daya yang mereka miliki? Sesuaikan dengan preferensi masyakat mereka? Sesuaikan dengan daya saing dan karakteristik daerah mereka.

All in all, berikut adalah ulasan saya pribadi yang belum disampaikan oleh kedua capres terkait dengan isu ekonomi antara lain:

Pentingnya keberlanjutan (Sustainability) sebuah program, dengan memikirkan secara jangka panjang kontinuitas sebuah kebijakan. Jadi tidak melulu keinginan untuk menggarkan uang untuk investasi dan pembangunan infrastruktur namun juga memikirkan anggaran dan keberlanjutan kekuatan anggaran.

Kedua, terkait dengan kebijakan yang sifatnya “Partisipatif”. Perlu ditekankan lagi bahwa trickle down effect strategi juga perlu kebijakan partisipatif dari masyarakat yang juga berfikir apa kebutuhan dan kemampuan mereka.

Ketiga terkait dengan kebijakan “property rights”. Sebuah ekonomi kreatif memiliki tujuan yang sangat baik, namun jika tidak dibarengi dengan kebijakan melindungi hak cipta serta penegakan hukumnya maka tidak akan berkelanjutan. Ekonomi kreatif cukup seksi untuk menjadi isu pembicaraan ekonomi lokal, namun tidak semua wilayah Indonesia memiliki daya saing dalam sektor tersebut. Bandung adalah salah satu barometer dan icon yang tepat untuk dijadikan contoh konkrit ekonomi kreatif. Yaitu bagaimana sebuah temuan riset (dunia pendidikan), kreatifitas dan support generasi muda dan policy pemerintah dapat menjadi sebuah daya saing dan lompatan ekonomi yang mampu memberikan daya saing ekonomi lokal.

Keempat, meski pak prabowo telah mengemukakan beberapa poin terkait dengan bank nelayan dan KUD, namun esensi “social capital” yang menjadi kekuatan institusi tersebut belum digambarkan secara konkrit, sehingga pesan dari institusi ini sebagai agent of development belum tertangkap secara nyata oleh masyarakat. Penguatan social capital dan framework kelembagaan organisasi desa ini harus menjadi concern, yang tentunya juga harus disesuaikan dengan local wisdom setiap wilayah.

Kelima, link antara perguruan tinggi dan kebijakan ekonomi belum terangkum melalui pentingnya applied research atau riset terapan. Hal ini tentu harus menjadi concern bahwa setiap kebijakan harus didasari oleh penelitian yang matang, kredibel dan bisa dipertanggung jawabkan. Sehingga dalam implementasinya dapat efektif mencapai sasaran yang diinginkan.

Dias Satria
Dias Satria
Dias Satria, Research field :Economic development, international trade, Banking and small/medium enterprise Email. dias.satria@gmail.com Mobile Phone. +62 81 333 828 319 Office Phone. +62 341 551 396

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *