Integrasi Sistem Pembayaran Melalui Qris

Oleh: Shindy Almandasari

Perkembangan teknologi sejatinya memicu perubahan gaya hidup, termasuk cara bertransaksi masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat sudah terbiasa dan mulai mengganti transaksi tunai menjadi nontunai dengan teknologi pembayaran digital (Digital Payment).

Di Indonesia sistem pembayaran digital  telah banyak bermunculan diantaranya uang elektronik (e-money) dan juga yang semakin berkembang pesat sekarang adalah penggunaan dompet elektronik (e-wallet) seperti Gopay, OVO, Dana, LinkAja dan masih banyak lagi. Dengan layanan ini, masyarakat bisa melakukan transaksi untuk berbagai keperluan dengan saldo yang ada pada e-walletmereka.

Pada Juli 2019, Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi e-moneytelah mencapai 2,7 miliar transaksi. Pertumbuhan nilai transaksi e-moneydi Indonesia sangat tinggi dilihat dari Juli 2019, nilai transaksi yang berhasil dicatat adalah mencapai Rp 69 triliun. Yang mana angka ini berhasil melampaui nilai transaki yang terjadi dalam satu tahun penuh di 2018 lalu sebesar Rp 47,2 triliun.

Selain sistem pembayaran digital melaui e-moneydan e-wallet, beragam cara pembayaran juga ditawarkan, termasuk kode QR. Kode QR yang digunakan dalam transaksi elektronik berisi identitas penjual, mata uang dan nominal transaksi. Bank Indonesia melihat adanya fragmentasi baru di industri sistem pembayaran, dimana pedagang (merchant) memiliki banyak kode QR dan konsumen memiliki banyak aplikasi pembayaran elektronik di ponsel. Bank Indonesia kemudian mencari solusi agar merchant cukup memiliki satu kode QR dan konsumen dapat melakukan pembayaran dengan cara memindai kode QR dari semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) baik bank maupun non bank.

Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI), pada tanggal 17 Agustus 2019 mengeluarkan kebijakan baru dalam merespons perubahan tersebut yang dinamakan QRIS (Quick Response code Indonesia Standard). QRIS dengan jargon UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung, Langsung) akan diberlakukan pada Januari 2020 dan menjadi satu- satunya standar baku sistem pembayaran berbasis kode QR di Indonesia.

QRIS adalah bentuk evolusi dari QR Paymentyang disesuaikan dengan standar Bank Indonesia dengan tujuan mengintegrasikan semua metode pembayaran berbasis kode QR. Kemudahan juga diperoleh pengguna (pembeli), yaitu pembeli tidak lagi harus memiliki banyak akun mobile paymentkarena semua kode QR terintegrasi melalui standar QRIS. Adanya standar kode QR tersebut juga akan membuat transaksi yang menggunakan perangkat smartphonelebih efisien dan aman. Tren ini diperkirakan menjadi budaya baru dalam melakukan pembayaran sehingga penggunaan uang tunai semakin berkurang.

Dari sisi biaya, tidak ada tambahan biaya bagi masyarakat pada saat melakukan transaksi QRIS. Begitu juga dengan merchantkecuali biaya MDR (Merchant Discount Rate)atau biaya yang dikenakan PJSP kepada merchantatas penggunaan QRIS.Bank Indonesia telah mengatur standar MDR, untuk pedagang ritel dikenakan biaya MDR sebesar 0,7% dari nilai transaksi, sektor pendidikan sebesar 0,6%, untuk pembelian bahan bakar di SPBU sebesar 0,4% dan kategori sosial atau transaksi Pemerintah tidak ada biaya transaksi (0%).

Dengan standardisasi kode QR menciptakan integrasi ekonomidan keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. QRIS mendukung efisiensi perekonomian karena pembayaran lebih efisien dengan tetap menggunakan infrastruktur dan media pembayaran yang sudah ada.

Bank Indonesia melihat manfaat cara pembayaran tersebut dapat mempercepat keuangan inklusif dan memajukan UMKM sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia. Pada akhirnya, sistem pembayaran yang lancar, aman dan andal akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.