Kota Malang: livable and sustainable?

Young Economist Forum: Ajang Eksistensi Ekonom Muda Terpilih Indonesia
January 4, 2016
Important link: Melihat pattern of trade Perdagangan Internasional
March 5, 2016
Show all

Kota Malang: livable and sustainable?
Dias Satria

Genap 17 tahun saya menetap di Kota Malang, Kota yang penuh dengan cerita dan perjuangan hingga akhirnya saya mengabdikan diri saya di Kota ini.

Berdiskusi tentang bagaimana mentransformasikan Kota Malang sangat menarik untuk dibahas, khususnya bagaimana Kota ini menjadi kota yang punya masa depan (sustainable) dan nyaman sebagai tempat tinggal (liveable).

MEO

Kalau kita mengutip beberapa statement walikota Dunia, walikota Melbourne, Muntinlupa dan Bandung maka minimal ada 3 hal yang penting harus menjadi concern seorang leader (pimpinan daerah atau Pak Wali), antara lain:

a) Perencanaan kota harus lebih friendly bagi pejalan kaki dan pesepeda, dan bukan mobil (private) serta penggunaan public transportation (angkot);

No great city in the world is trying to bring more cars into the city centre (Lord Mayor Melbourne)

b) daya saing sebuah wilayah sangat tergantung pada sebuah inovasi yang terus bergulir

The challenge of every city today to sustain competitiveness in attracting investments is to continuously introduce innovations (Mayor Muntinlupa)

c) reformasi birokrasi pemerintah daerah harus diimbangi dengan penggunaan layanan yang lebih baik, dengan mengintegrasikan IT (information technology) dalam segala aspek. Untuk contoh yang poin c) bisa dilihat dari banyaknya App (aplikasi) yang dibuat pemda oleh masyarakat sebagai sarana informasi).

A service-oriented government is the way to go (Mayor of Bandung)

Bahkan Walikota London, Boris Jhonson menjelaskan bahwa dalam konteks demokrasi sebagai pemimpin harus siap dengan berbagai kritikan (atau bahkan haters-haters) atas apa yang di putuskan dalam sebuah kebijakan. Jika anda sebagai pemimpin meyakini bahwa itu sebuah kebenaran bagi masyarakat dan khalayak ramai, maka anda harus tegas dan istiqomah menjalankan kebijakan dan menerima konsekuensinya. Namun tetap dalam koridor, menerima segala masukan dan feedbacks, dan mempertimbangkan feedbacks tersebut dalam perencanaan sebuah kebijakan.

Kemudian dalam konteks menciptakan liveable and sustainable cities, maka rekomendasi kebijakan yang dipaparkan lebih mengarahkan pada pemberian fasilitas bagi pesepeda (urban cyclist). Sehingga support infrastruktur yang diberikan tidak akan jauh-jauh dari mengintegrasikan pusat-pusat ekonomi, sosial dan kemasyarakatan dengan bicycle path (jalur pesepeda). Intinya adalah bagaimana membuat mereka lebih percaya diri, nyaman dan aman.

In a democracy… you have to be decisive… just do it, because everybody is going to object to something… It is all about making it safer and making people feel more confident on bicycles… Cycling is for everybody, including people in suits.

Hal ini juga yang ditegaskan oleh Ridwan Kamil bahwa: “…When we talk about mobility, it’s not always about moving people by machine or cars.”

Untuk melakukan studi lebih lanjut bagaimana Sepeda menjadi pilihan transportasi masyarakat, dan bagaimana pemerintah setempat merepon kebijakan tersebut menjadi sebuah regulasi dan infrastruktur, bisa dilihat di beberapa wilayah antara lain: Kota Adelaide, Copenhagen, London dan Taipei.

Hal terakhir yang harus dikedepankan sebuah Kota, untuk mendukung kota yang layak huni dan maju masyarakatnya adalah: Connectivity, Technology, Equity, Engagement dan Identity.

Pertama, Connectivity. Bagaimana mengkoneksi wilayah-wilayah di Kota Malang agar lebih nyaman, tepat waktu dan cost-effective.

Kuncinya adalah bagaimana public transportation bisa lebih massive dikembangkan, yang jika memungkinkan lebih baik kualitas pelayanannya. Belajar dari pengalaman Gojek mengkondisikan tukang ojek dengan sebuah App yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya.

Jadi, menggunakan IT system yang mampu mendeliver time-table atau jadwal keberangkatan angkutan kota di setiap pemberhentian harus menjadi prioritas pengembangan transportasi Kota. Selain, kuantitas dan kualitas armada yang nyaman yang juga tentu harus diperbaiki.

Kedua, Technology. Hampir sama dengan penjelasan diatas, bahwa pemerintah (atau mungkin swasta) perlu memikirkan bagaimana informasi bisa dikembangkan dengan teknologi menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Semisal, kapan angkot akan sampai di halte A, berapa biayanya? Berapa lama akan sampai di destinasi selanjutnya dan lain-lain?.

Ketiga, Equity merupakan “keadilan” yaitu bagaimana pemerintah mampu mendorong lingkungan yang layak huni secara sosial tanpa ada kesenjangan antara gap yang kaya dengan miskin. Dengan mengembangan sebuah kebijakan pembangunan yang inklusif tentu akan membuat sebuah “trust” antara masyarakat, sehingga dalam konteks membangun dan melibatkan masyakat luas akan semakin berhasil untuk direalisasikan.

Keempat, engagement adalah bagaimana mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan ide, memformulasikan kebijakan, mendukung sebuah kebijakan serta mengawasi kebijakan itu tetap pada visi misinya. Hal ini akan mudah untuk diraih jika leadership atau kepemimpinan dapat diterima luas dalam masyarakat, artinya seorang pemimpin harus disukai masyarakatnya,

Yang terakhir adalah Identity, adalah bagaimana mempertahankan sebuah wilayah dengan local wisdom (kearifan lokal), sejarah dan budayanya. Tentu sebuah kearifan lokal yang mampu mendorong kebijakan-kebijakan kota yang layak huni, dan punya peran bagi lingkungan di masa depan. Dengan kata lain budaya dan heritage harus mampu diintegrasikan dengan pembangunan URBAN di Kota Malang.

Dias Satria
Dias Satria
Dias Satria, Research field :Economic development, international trade, Banking and small/medium enterprise Email. dias.satria@gmail.com Mobile Phone. +62 81 333 828 319 Office Phone. +62 341 551 396

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *