ONE WAY: MBETHEK

Fasilitator UMKM di Kabupaten Probolinggo
October 13, 2014
ASEAN Economic Community 2015
October 22, 2014
Show all

ONE WAY: MBETHEK

Dias Satria

Mari kita berpikir jernih dan membuka pikiran kita atas apa yang terjadi di Kota Malang, khususnya dalam melihat jalan satu arah “mbethek” sebagai satu pilihan kebijakan lalu lintas di Kota Malang.

Mari kita mulai mengurai isu-isu yang menarik terkait dengan jalan satu arah, dan mari jernihkan dan buka pikiran kita untuk masalah ini. Sarapan provokatif jalan satu arah “mbethek” dan penolakannya.

Pertama. Kampus brawijaya sebagai biang keladi yang memproduksi puluhan ribu mahasiswa, sehingga menimbulkan kemacetan yang super di wilayah sekitaran UB.

Kedua. N1 yang diduga setiap hari melewati jalan arah ini, sehingga akses ke kota dibuat sedemikian rupa untuk memfasilitasi kebijakan ini.

Ketiga. Ekonomi lokal masyarakat mulai sepi diwilayah satu arah karena para pengendara lebih asyik melaju mobil dan motornya, sehingga lupa bahwa banyak potensi lokal yang harusnya bs dilihat dan dikembangkan di wilayah ini.

All in all, inilah ruwetnya mbethek dan pro kontra 1 dan 2 arah. Namun hal inilah yang sebaiknya kita urai permasalahannya. Karena dalam pandangan saya, sebaiknya kita melihat sebuah masalah yang lebih luas lagi dari sekedar penolakan dan penerimaan.

Masalah pertama di kota Malang atau di kota lainnya adalah kesadaran pengendara akan tata tertib masih sangat rendah. Hal ini diperparah dengan kurangnya rambu-rambu dan peraturan tentang hal itu. Kalaupun ada, penegakannya masih sangat lemah.

Masalah kedua terkait dengan basic infrastructure untuk pengguna jalan kaki masih sangat terbatas.

Masalah ketiga, keterbatasan infrastruktur ditambah kelakuan pengendara motor dan mobil yang berbahaya (ngebut dan kurang memperhatikan toleransi dan beretika) menyebabkan pilihan bersepeda menjadi sangat kurang.

Masalah keempat, keterbatasan lahan parkir menyebabkan banyak kendaraan yang mengorbankan bahu jalan untuk tempat parkir sehingga menyebabkan kecelakaan dan kemacetan.

Sehingga konteks “mbethek” jika memang dipaksakan 1 arah, pemerintah kota belum mempersiapkan diri membangun sebuah supporting kebijakan dan penegakannya.

Analogi yang sama ketika kita bicara masalah lain, yaitu kenaikan harga BBM. Masalahnya jelas sebenarnya bahwa subsidi merupakan sebuah bom waktu yang akan menyebabkan masalah budget deficit yang pada akhirnya akan menjadi pembatas gerak ekspansi fiscal. Sederhananya, ketika pemerintah dengan transaparan dan akuntabel menjelaskan bahwa hasil keuntungan dari subsidi akan dialokasikan secara riil untuk perbaikan infrastruktur dan perbaikan fasilitas kesehatan misalnya, masyarakat pasti akan menerima kebijakan yang kurang popular ini (menaikkan harga BBM). Jadi inti permasalahanya adalah kejelasan kompensasi, dan kredibilitas pemerintah dalam melakukan kebijakan.

Kembali lagi ke kasus “One way: Mbethek”, artinya pemerintah kota belum mempersiapkan kompensasi kebijakan (bukan uang) untuk memfasilitasi masyarakat sekitar yang mengalami ekses ini. Seperti misalnya rambu-rambu yang memastikan kendaraan yang lewat tertib dan tidak ngebut, atau alat penyebrangan yang aman dan lain lain.

Mari kita buka pikiran dan jernihkan lagi atas apa yang terjadi dengan Kota Malang. Bahwa saat ini, penduduk Kota Malang yang sebagian besar adalah pendatang sudah semakin banyak. Dan hal ini sebagai akibat dari berkembangnya kampus-kampus di Kota Malang. Jika dibilang UB dan kampus sekitarnya sebagai biang keladi kemacetan, tentu iya. Tapi kalau kita buka kembali pikiran kita atas peran multiplier effect kampus-kampus terhadap perekonomian kota malang, maka hal ini juga harus kita hitung. Meski tidak seluruh masyarakat malang menikmati keuntungannya, namun bagi pemilik rumah atau tanah, atau pebisnis property dan jasa (hotel, rumah makan, café dll), mereka pasti menikmati keuntungan dari tumbuhnya ekonomi malang akibat tingginya jumlah mahasiswa yang fantastis.

Namun hal inilah yang seharusnya menjadi kontrol pemerintah, bahwa sebenarnya infrastruktur yang ada tidak sebanding dengan meningkatkan kapasitas ekonomi yang ada. Kemudian bagaimanakah solusinya?

Pertama. Kebijakan jangka panjang adalah memindahkan pusat-pusat keramaian dan pertumbuhan, dalam hal ini adalah kampus. Meski hal ini sepertinya sangat sulit, karena beberapa fakultas di dalam UB sendiri telah banyak mengalami kenaikan jumlah gedung bertingkat. Namun kedepan, sangat perlu untuk merencanakan pemecahan konsentrasi pengembangan UB ke luar Kota Malang di wilayah Malang Raya. Dengan hal ini, selain UB akan mampu memberikan efek trickle down effect pada masyarakat, juga akan memberikan multiplier effect yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

Kedua. Kebijakan pemerintah sebaiknya punya sebuah nafas atau visi misi mendorong tumbuhnya ekonomi lokal. Dalam konteks ini perlu redefinisi yang jelas apa yang disebut sebagai ekonomi lokal. Hal sederhana untuk menjelaskan ini adalah mengupayakan kebijakan-kebijakan, apapun itu, harus diarahkan untuk mendorong pemberdayaan dan peningkatan daya saing lokal. Semisal, lalu lintas yang ada diarahkan untuk mengakomodir cluster-cluster ekonomi yang ada baik untuk kebutuhan transportasi logistic maupun untuk mengundang masyarakat pendatang untuk hadir ke lokasi-lokasi ekonomi tersebut. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah selalu memperhatikan dampak kebijakan yang dibuat bagi tumbuh kembangnya ekonomi lokal?

Ketiga. Kebijakan integral dan kolaborasi lintas institusi dan departemen perlu untuk dibangkitkan kembali sehingga penyelesaian masalah tidak sepotong-potong dan parsial. Kemudian langkah kongkrit yang harusnya diimplementasikan dimanapun dalam hubungannya dengan lalu lintas di Kota Malang.

Perlunya edukasi dan pentingnya menjaga keselamatan dan ketertiban berkendara.

Jika sulit untuk mengedukasi, perlu ada policy untuk memaksa pengendara tertib dengan melakukan “tilang” yang tentunya harus terorganisir dengan baik, akuntable dan transparan dan bukan sebagai bagian dari cari uang penegak hukum.

Dalam konteks diatas pemerintah perlu untuk membuat kebijakan-kebijakan, semisal: rambu untuk memperlambat laju kendaraan bermotor, dan melakukan penindakan tegas bagi mereka yang melanggar.

Bangun kepercayaan bahwa penegak hukum dan pemerintah punya concern yang kuat dalam mentertibkan lalu lintas.

Akhir kata, rethinking kembali fungsi pemerintah dalam menjaga integritas dan kepercayaan pada masyarakat bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah untuk kebaikan. Artinya kebijakan yang dilakukan memang sudah dipersiapkan ekses negatifnya, dan mengganti atau mengkompensasi dengan kebijakan-kebijakan yang jelas dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Inilah esensi efektifitas sebuah kebijakan yang harus mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Agar kebijakan ini punya kekuatan bahwa masyarakat juga ikut memiliki dan mendukungnya. #Maju_bersama_pelajar_Indonesia

TWITTER @diaszsatria

BLOG diassatria.lecture.ub.ac.id

 

 

 

 

 

 

 

 

Dias Satria
Dias Satria
Dias Satria, Research field :Economic development, international trade, Banking and small/medium enterprise Email. dias.satria@gmail.com Mobile Phone. +62 81 333 828 319 Office Phone. +62 341 551 396

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *